Lebih Baik Dibenci Dengan Kejujuran Dari Pada Harus Dicintai Dengan Kebohongan

UU No. 30 Tahun 2002 “TIPIKOR”

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.   bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat          yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan    Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara   Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan             tindak pidana korupsi yang terjadi sampai             sekarang belum dapat dilaksanakan secara        optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak   pidana korupsi perlu ditingkatkan secara           profesional, intensif, dan berkesinambungan      karena korupsi telah merugikan keuangan negara,          perekonomian negara, dan menghambat            pembangunan nasional;

b.   bahwa lembaga pemerintah yang menangani            perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi   secara efektif dan efisien dalam memberantas       tindak pidana korupsi;

c.   bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43     Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang   Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi             sebagaimana telah diubah dengan Undang-        Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

      atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak       pidana korupsi;

d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana       dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu         membentuk Undang-Undang tentang Komisi             Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1.   Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang          Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang           Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik           Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan           Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor      3209);

3.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang         Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas   dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran         Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor    75, Tambahan Lembaran Negara Republik       Indonesia Nomor 3851);

4.   Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang         Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran          Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor   140, Tambahan Lembaran Negara Republik         Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah      dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001   tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor             31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak         Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik       Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor      4150);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1.   Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana           sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan     Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah           dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001       tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor             31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak       Pidana Korupsi.

2.   Penyelenggara Negara adalah penyelenggara          negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-  Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang       Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas   dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

3.   Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah         serangkaian tindakan untuk mencegah dan         memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya     koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan,       penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di       sidang pengadilan, dengan peran serta        masyarakat berdasarkan peraturan perundang-   undangan yang berlaku.

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pasal 4

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi

Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :

a. kepastian hukum;

b. keterbukaan;

c. akuntabilitas;

d. kepentingan umum; dan

e. proporsionalitas.

 

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

a.   koordinasi dengan instansi yang berwenang             melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

b.   supervisi terhadap instansi yang berwenang             melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

c.   melakukan penyelidikan, penyidikan, dan     penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

d.   melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak      pidana korupsi; dan

e.   melakukan monitor terhadap penyelenggaraan          pemerintahan negara.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

a.   mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan    penuntutan tindak pidana korupsi;

b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan            pemberantasan tindak pidana korupsi;

c.   meminta informasi tentang kegiatan             pemberantasan tindak pidana korupsi kepada    instansi yang terkait;

d.   melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan       dengan instansi yang berwenang melakukan       pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

e.   meminta laporan instansi terkait mengenai    pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi           sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang        melakukan pengawasan, penelitian, atau             penelaahan terhadap instansi yang menjalankan       tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan       pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi         yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana          dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan             Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku       tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh   kepolisian atau kejaksaan.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi    mengambil alih penyidikan atau penuntutan,       kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan        tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat

      bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam         waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja,     terhitung sejak tanggal  diterimanya permintaan             Komisi Pemberantasan Korupsi.

(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)    dilakukan dengan membuat dan menandatangani            berita acara penyerahan sehingga segala tugas         dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada            saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi   Pemberantasan Korupsi.

Pasal 9

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

a.   laporan masyarakat mengenai tindak pidana             korupsi tidak ditindaklanjuti;

b.   proses penanganan tindak pidana korupsi secara     berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan     yang dapat dipertanggungjawabkan;

c.   penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk    melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang    sesungguhnya;

d.   penanganan tindak pidana korupsi mengandung       unsur korupsi;

e.   hambatan penanganan tindak pidana korupsi            karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif,   atau legislatif; atau

f.    keadaan lain yang menurut pertimbangan     kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak    pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan    dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

a.   melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara    negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan         tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat         penegak hukum atau penyelenggara negara;

b.   mendapat perhatian yang meresahkan          masyarakat; dan/atau

c.   menyangkut kerugian negara paling sedikit   Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12

(1)  Dalam melaksanakan tugas penyelidikan,     penyidikan, dan penuntutan sebagaimana           dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

a.   melakukan penyadapan dan merekam    pembicaraan;

b.   memerintahkan kepada instansi yang terkait       untuk melarang seseorang bepergian ke luar       negeri;

c.   meminta keterangan kepada bank atau   lembaga keuangan lainnya tentang keadaan       keuangan tersangka atau terdakwa yang         sedang diperiksa;

d.   memerintahkan kepada bank atau lembaga         keuangan lainnya untuk memblokir rekening        yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka,            terdakwa, atau pihak lain yang terkait;

e.   memerintahkan kepada pimpinan atau atasan     tersangka untuk memberhentikan sementara       tersangka dari jabatannya;

f.    meminta data kekayaan dan data perpajakan      tersangka atau terdakwa kepada instansi yang    terkait;

g.   menghentikan sementara suatu transaksi            keuangan, transaksi perdagangan, dan   perjanjian lainnya atau pencabutan sementara         perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan    atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa       yang diduga berdasarkan bukti awal yang          cukup ada hubungannya dengan tindak pidana   korupsi yang sedang diperiksa;

h.   meminta bantuan Interpol Indonesia atau            instansi penegak hukum negara lain untuk          melakukan pencarian, penangkapan, dan          penyitaan barang bukti di luar negeri;

i.    meminta bantuan kepolisian atau instansi lain     yang terkait untuk melakukan penangkapan,       penahanan, penggeledahan, dan penyitaan         dalam perkara tindak pidana korupsi yang          sedang ditangani.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

a.   melakukan pendaftaran dan pemeriksaan     terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara             negara;

b.   menerima laporan dan menetapkan status    gratifikasi;

c.   menyelenggarakan program pendidikan        antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;

d.   merancang dan mendorong terlaksananya    program sosialisasi pemberantasan tindak pidana          korupsi;

e.   melakukan kampanye antikorupsi kepada     masyarakat umum;

f.    melakukan kerja sama bilateral atau multilateral         dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

a.   melakukan pengkajian terhadap sistem         pengelolaan administrasi di semua lembaga       negara dan pemerintah;

b.   memberi saran kepada pimpinan lembaga negara     dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika             berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan      administrasi tersebut berpotensi korupsi;

c.   melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia,     Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,    dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran             Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan            perubahan tersebut tidak diindahkan.

Pasal 15

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban :

a.   memberikan perlindungan terhadap saksi atau          pelapor yang menyampaikan laporan ataupun     memberikan keterangan mengenai terjadinya             tindak pidana korupsi;

b.   memberikan informasi kepada masyarakat yang       memerlukan atau memberikan bantuan untuk      memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil             penuntutan tindak pidana korupsi yang   ditanganinya;

c.   menyusun laporan tahunan dan        menyampaikannya kepada Presiden Republik     Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik           Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;

d.   menegakkan sumpah jabatan;

e.   menjalankan tugas, tanggung jawab, dan      wewenangnya berdasarkan asas-asas    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN DAN

PENENTUAN STATUS GRATIFIKASI

Pasal 16

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut :

a.   Laporan disampaikan secara tertulis dengan             mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh    Komisi Pemberantasan Korupsi dengan             melampirkan dokumen yang berkaitan dengan    gratifikasi.

b.   Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a          sekurangkurangnya memuat :

1.   nama dan alamat lengkap penerima dan             pemberi gratifikasi;

2.   jabatan pegawai negeri atau penyelenggara        negara;

3.   tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;

4.   uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan

5.   nilai gratifikasi yang diterima.

Pasal 17

(1)  Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu            paling lama 30(tiga puluh) hari kerja terhitung      sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan         status kepemilikan gratifikasi disertai     pertimbangan.

(2) Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi     Pemberantasan Korupsi dapat memanggil          penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan

      berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.

(3) Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan         keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan             Korupsi.

(4) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan            Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)    dapat berupa penetapan status kepemilikan    gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi            milik negara.

(5) Komisi Pemberantasan Korupsi wajib           menyerahkan keputusan status kepemilikan        gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)             kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh)         hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(6) Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara      kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling        lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal       ditetapkan.

Pasal 18

Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam Berita Negara.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB,

DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 19

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di      ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah   kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik             Indonesia.

(2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk    perwakilan di daerah provinsi.

Pasal 20

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung            jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya            dan menyampaikan laporannya secara terbuka          dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia,           Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,        dan Badan Pemeriksa Keuangan.

(2)  Pertanggungjawaban publik sebagaimana    dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan     cara:

a.   wajib audit terhadap kinerja dan             pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan    program kerjanya;

b.   menerbitkan laporan tahunan; dan

c.   membuka akses informasi.

Pasal 21

1.   Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana           dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

a.   Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi           yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi            Pemberantasan Korupsi;

b.   Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat)            Anggota; dan

c.   Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi            sebagai pelaksana tugas.

(2)  Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi     sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a     disusun sebagai berikut :

a.   Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi    merangkap Anggota; dan

b.   Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi       terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing        merangkap Anggota.

(3)  Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi     sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a     adalah pejabat negara.

(4)  Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi     sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a     adalah penyidik dan penuntut umum.

(5)  Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi     sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja     secara kolektif.

(6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi     sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a     adalah penanggung jawab tertinggi Komisi             Pemberantasan Korupsi.

Pasal 22

(1)  Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengangkat Tim Penasihat sebagaimana           dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yang     diajukan oleh panitia seleksi pemilihan.

(2).       Panitia seleksi pemilihan sebagaimana dimaksud            pada ayat (1) dibentuk oleh Komisi        Pemberantasan Korupsi.

(3)  Panitia seleksi pemilihan mengumumkan      penerimaan calon dan melakukan kegiatan         mengumpulkan calon anggota berdasarkan     keinginan dan masukan dari masyarakat.

(4) Calon anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan terlebih       dahulu kepada masyarakat untuk mendapat            tanggapan sebelum ditunjuk dan diangkat oleh   Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan calon       yang diusulkan oleh panitia seleksi pemilihan.

(5) Setelah mendapat tanggapan dari masyarakat,         panitia seleksi pemilihan mengajukan 8 (delapan)            calon anggota Tim Penasihat kepada Komisi   Pemberantasan Korupsi untuk dipilih 4 (empat)   orang anggota.

(6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),       ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan             paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal       panitia seleksi pemilihan dibentuk.

Pasal 23

Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 24

(1)  Anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud       dalam Pasal 22 adalah warga negara Indonesia   yang karena kepakarannya diangkat oleh Komisi       Pemberantasan Korupsi.

(2)  Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)             huruf c adalah warga negara Indonesia yang   karena keahliannya diangkat sebagai pegawai    pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3)  Ketentuan mengenai syarat dan tata cara      pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan   Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan        Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 25

(1)  Komisi Pemberantasan Korupsi:

1.   menetapkan kebijakan dan tata kerja      organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan      wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

2.   mengangkat dan memberhentikan Kepala           Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala        Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada            Komisi Pemberantasan Korupsi;

3.   menentukan kriteria penanganan tindak   pidana korupsi.

(2) Ketentuan mengenai prosedur tata kerja Komisi        Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan           Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 26

(1)  Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri        atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4           (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan          Korupsi.

(2) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana           dimaksud pada ayat (1) membawahkan 4 (empat)           bidang yang terdiri atas:

a.   Bidang Pencegahan;

b.   Bidang Penindakan;

c.   Bidang Informasi dan Data; dan

d.   Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan      Masyarakat.

(3) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada    ayat (2) huruf a membawahkan :

a.   Subbidang Pendaftaran dan Pemeriksaan          Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara             Negara;

b.   Subbidang Gratifikasi;

c.   Subbidang Pendidikan dan Pelayanan    Masyarakat; dan

d.   Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

(4) Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud pada     ayat (2) huruf b membawahkan :

a.   Subbidang Penyelidikan;

b.   Subbidang Penyidikan; dan

c.   Subbidang Penuntutan.

(5) Bidang Informasi dan Data sebagaimana      dimaksud pada ayat (2) huruf c membawahkan:

a.   Subbidang Pengolahan Informasi dan Data;

b.   Subbidang Pembinaan Jaringan Kerja    Antarkomisi dan Instansi;

c.   Subbidang Monitor.

(6) Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan            Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)          huruf d membawahkan:

a.   Subbidang Pengawasan Internal;

b.   Subbidang Pengaduan Masyarakat.

(7) Subbidang Penyelidikan, Subbidang Penyidikan,      dan Subbidang Penuntutan, masing-masing       membawahkan beberapa Satuan Tugas sesuai dengan kebutuhan subbidangnya.

(8). Ketentuan mengenai tugas Bidang-bidang dan          masing-masing Subbidang sebagaimana            dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),    ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan    Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,        Komisi Pemberantasan Korupsi dibantu oleh      Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang       Sekretaris Jenderal.

(2) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada     ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden           Republik Indonesia.

(3) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Jenderal      bertanggungjawab kepada Pimpinan Komisi       Pemberantasan Korupsi.

(4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Sekretariat     Jenderal ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan          Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 28

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pembinaan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.   warga negara Republik Indonesia;

2.   bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3.   sehat jasmani dan rohani;

4.   berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang          memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-      kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang         hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;

5.   berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh)          tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima)           tahun pada proses pemilihan;

6.   tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

7.   cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi,     dan memiliki reputasi yang baik;

8.   tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;

9.   melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan         lainnya selama menjadi anggota Komisi             Pemberantasan Korupsi;

10.  tidak menjalankan profesinya selama menjadi           anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

11. mengumumkan kekayaannya sesuai dengan             peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

(1)     Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)             huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat          Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik          Indonesia.

(2)     Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan         calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,             Pemerintah membentuk panitia seleksi yang             bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur    dalam Undang-Undang ini.

(3)     Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana             dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur            pemerintah dan unsur masyarakat.

(4)     Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana      dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.

(5)     Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14         (empat belas) hari kerja secara terus menerus.

(6)     Panitia seleksi mengumumkan kepada      masyarakat       untuk mendapatkan       tanggapan terhadap nama          calon       sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7)     Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling         lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal      diumumkan.

(8)     Panitia seleksi menentukan nama calon     Pimpinan          yang akan disampaikan kepada             Presiden Republik Indonesia.

(9)     Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja   terhitung           sejak tanggal diterimanya daftar nama    calon dari panitia seleksi, Presiden Republik         Indonesia menyampaikan nama calon     sebagaimana    dimaksud pada ayat (8)          sebanyak 2 (dua) kali        jumlah jabatan yang       dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan    Rakyat Republik Indonesia.

(10)    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia        wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon      yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada    ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga)        bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul   dari Presiden Republik Indonesia.

(11)    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia        wajib memilih dan menetapkan di antara calon    sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang         Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota         lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.

(12)    Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan   Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada    Presiden Republik Indonesia paling lambat 7          (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh          Presiden Republik Indonesia selaku Kepala           Negara.

(13)    Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan     calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari    kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat           pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik      Indonesia.

Pasal 31

Proses pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan secara transparan.

Pasal 32

(1)  Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti    atau diberhentikan karena:

1.   meninggal dunia;

2.   berakhir masa jabatannya;

3.   menjadi terdakwa karena melakukan tindak         pidana kejahatan;

4.   berhalangan tetap atau secara terus-menerus      selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat         melaksanakan tugasnya;

5.   mengundurkan diri; atau

6.   dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang       ini.

(2)  Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan             Korupsi menjadi tersangka tindak pidana            kejahatan, diberhentikan sementara dari      jabatannya.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat    (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik          Indonesia.

Pasal 33

1.   Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi        Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik        Indonesia mengajukan calon anggota pengganti    kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik        Indonesia.

2.   Prosedur pengajuan calon pengganti dan     pemilihan calon anggota yang bersangkutan       dilaksanakan sesuai dengan ketentuan          sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30,

      dan Pasal 31.

Pasal 34

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Pasal 35

(1).       Sebelum memangku jabatan, Ketua dan Wakil    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi wajib       mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di         hadapan Presiden Republik Indonesia.

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat       (1) berbunyi sebagai berikut :

      “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-  sungguh bahwasaya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan          menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak           memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun             kepada siapapun juga”.

      “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk            melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung        atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji           atau pemberian”.

      “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia      kepada dan akan mempertahankan serta            mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara,            Undang-Undang Dasar Negara Republik             Indonesia Tahun 1945, serta peraturan          perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

      “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa     akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguhsungguh, seksama, obyektif, jujur,        berani, adil, tidak membedabedakan jabatan,     suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu    dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan             sebaikbaiknya, serta bertanggung jawab       sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa,             masyarakat, bangsa, dan negara”.

      “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa     akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau          dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga         dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-    undang kepada saya”.

Pasal 36

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:

1.   mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang             ada hubungan dengan perkara tindak pidana    korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan   Korupsi dengan alasan apa pun;

2.   menangani perkara tindak pidana korupsi yang         pelakunya mempunyai hubungan keluarga          sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas         atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan      anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang    bersangkutan;

3.   menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan,      organ yayasan, pengawas atau pengurus           koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan      lainnya yang berhubungan dengan jabatan          tersebut.

Pasal 37

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Tim Penasihat dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VI

PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

(1). Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang   diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun             1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum   pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7     ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981     tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi             penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana      ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 39

(1). Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak       pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum     acara pidana yang berlaku dan berdasarkan            Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang   Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi       sebagaimana telah diubah dengan Undang-  Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan           tas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999    tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

(2). Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan     sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak    untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan      Korupsi.

(3) Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang         menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan    Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi     kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai

      pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

Pasal 40

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

 

Pasal 41

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 42

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Bagian Kedua

Penyelidikan

Pasal 43

(1)  Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi    Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan        diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan             Korupsi.

(2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)      melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana            korupsi.

Pasal 44

(1)  Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan          menemukan bukti permulaan yang cukup adanya            dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling          lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal             ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut,             penyelidik melaporkan kepada Komisi    Pemberantasan Korupsi.

(2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada       apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2    (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada          informasi atau data yang diucapkan, dikirim,      diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun   elektronik atau optik.

(3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak         menemukan bukti permulaan yang cukup            sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik        melaporkan kepada Komisi Pemberantasan        Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi             menghentikan penyelidikan.

(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi    berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan,             Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan   penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan        perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

(5)  Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada    kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud          pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan          perkembangan penyidikan kepada Komisi       Pemberantasan Korupsi.

Bagian Ketiga

Penyidikan

Pasal 45

(1)  Penyidik adalah Penyidik pada Komisi         Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan        diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan             Korupsi.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)         melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana   korupsi.

 

Pasal 46

(1)  Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai      tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut        prosedur khusus yang berlaku dalam rangka      pemeriksaan tersangka yang diatur dalam       peraturan perundangundangan lain, tidak berlaku      berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud       pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi          hak-hak tersangka.

Pasal 47

(1)  Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti   permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan          penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri            berkaitan dengan tugas penyidikannya.

(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang        berlaku yang mengatur mengenai tindakan          penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-     Undang ini.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)         wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurangkurangnya memuat:

1.   nama, jenis, dan jumlah barang atau benda         berharga lain yang disita;

2.   keterangan tempat, waktu, hari, tanggal,             bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;

3.   keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain       tersebut;

4.   tanda tangan dan identitas penyidik yang           melakukan penyitaan; dan

5.   tanda tangan dan identitas dari pemilik atau        orang yang menguasai barang tersebut.

(4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana             dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada     tersangka atau keluarganya.

Pasal 48

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

Pasal 49

Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti.

Pasal 50

(1)  Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan     Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan           penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah           dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau           kejaksaan, instansi tersebut wajib       memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan       Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja            terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau        kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)             wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus         dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah      mulai melakukan penyidikan sebagaimana          dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan    tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara         bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan   dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan       yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan    tersebut segera dihentikan.

Bagian Keempat

Penuntutan

Pasal 51

(1)  Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi          Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan        diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada          ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.

(3) Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)        adalah Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 52

(1)  Penuntut Umum, setelah menerima berkas    perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat   belas) hari kerja terhitung sejak tanggal    diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan             berkas perkara tersebut kepada Pengadilan       Negeri.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),      Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima            pelimpahan berkas perkara dari Komisi       Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan       diputus.

BAB VII

PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 53

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 54

(1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di l          ingkungan Peradilan Umum.

(2) Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana           Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat            yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah             negara Republik Indonesia.

(3) Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi      selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)       dilakukan secara bertahap dengan Keputusan      Presiden.

Pasal 55

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) juga berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pasal 56

(1)  Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri        atas hakim Pengadilan Negeri dan hakim ad hoc.

(2) Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud     pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan            Ketua Mahkamah Agung.

(3) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat      (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden      Republik Indonesia atas usul Ketua Mahkamah        Agung.

(4) Dalam menetapkan dan mengusulkan calon hakim    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana            dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Ketua            Mahkamah Agung wajib melakukan pengumuman           kepada masyarakat.

Pasal 57

(1)  Untuk dapat ditetapkan sebagai hakim Pengadilan    Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) harus memenuhi       persyaratan sebagai berikut:

a.   berpengalaman menjadi hakim sekurang-            kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

b.   berpengalaman mengadili tindak pidana             korupsi;

c.   cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan

d.   tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

(2)  Untuk dapat diusulkan sebagai hakim ad hoc           Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana            dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) harus    memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.   warga negara Republik Indonesia;

b.   bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.   sehat jasmani dan rohani;

d.   berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain    yang mempunyai keahlian dan berpengalaman    sekurangkurangnya 15 (lima belas) tahun di        bidang hukum;

e.   berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada proses pemilihan;

f.    tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

g.   cakap, jujur, memiliki integritas moral yang         tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;

h.   tidak menjadi pengurus salah satu partai            politik; dan

i.    melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.

Pasal 58

(1)  Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan             diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja          terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke   Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud           pada ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim         berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua)    orang hakim Pengadilan Negeri yang      bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

Pasal 59

(1)  Dalam hal putusan Pengadilan Tindak Pidana           Korupsi dimohonkan banding ke Pengadilan      Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus   dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh)            hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.

(2)  Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud           dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim        berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua)    orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan         dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57   juga berlaku bagi hakim ad hoc pada Pengadilan            Tinggi.

Pasal 60

(1)  Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak            Pidana Korupsi dimohonkan kasasi kepada        Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan   diputus dalam jangka waktu paling lama 90        (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal             berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

(2)  Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud           dalam ayat (1) dilakukan oleh Majelis Hakim       berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua)    orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad             hoc.

(3) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada    Mahkamah Agung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1.   warga negara Republik Indonesia;

2.   bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3.   sehat jasmani dan rohani;

4.   berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain    yang mempunyai keahlian dan berpengalaman    sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun di        bidang hukum;

5.   berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)       tahun pada proses pemilihan;

6.   tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

7.   cakap, jujur, memiliki integritas moral yang         tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;

8.   tidak menjadi pengurus salah satu partai            politik; dan

9.   melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.

Pasal 61

(1) Sebelum memangku jabatan, hakim ad hoc wajib      mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di           hadapan Presiden Republik Indonesia.

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat       (1) berbunyi sebagai berikut :

      “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-  sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas             ini, langsung atau tidak langsung, dengan             menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak           akan memberikan atau menjanjikan sesuatu             apapun kepada siapapun juga”.

      “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk            melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung        atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji           atau pemberian”.

      “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia      kepada dan akan mempertahankan serta            mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara,            Undang-Undang Dasar Negara Republik             Indonesia Tahun 1945, serta peraturan          perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

      “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa     akan menjalankan tugas ini dengan jujur,            seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-           bedakan orang, dan akan menjunjungm tinggi     etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya      seperti layaknya bagi seorang petugas yang      berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum       dan keadilan”.

Pasal 62

Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB VIII

REHABILITASI DAN KOMPENSASI

Pasal 63

(1)  Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat          penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi             secara bertentangan dengan Undang-Undang ini             atau dengan hukum yang berlaku, orang yang       bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan            rehabilitasi dan/atau kompensasi.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),        tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk           mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat         alasan-alasan pengajuan praperadilan     sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang             Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara         Pidana.

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)         diajukan kepada Pengadilan Negeri yang            berwenang mengadili perkara tindak pidana             korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

(4) Dalam putusan Pengadilan Negeri sebagaimana       dimaksud pada ayat (3) ditentukan jenis, jumlah,             jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi             dan/atau kompensasi yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 64

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 66

Dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang :

1.   mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang             terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang        ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa alasan yang sah;

2.   menangani perkara tindak pidana korupsi yang         pelakunya mempunyai hubungan keluarga          sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas         atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan      pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi             yang bersangkutan;

3.   menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan,      organ yayasan, pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang    berhubungan dengan jabatan tersebut.

Pasal 67

Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 69

(1)  Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan           Korupsi maka Komisi Pemeriksa Kekayaan        Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud             dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999     tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan        Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme        menjadi bagian Bidang Pencegahan pada Komisi       Pemberantasan Korupsi.

(2)  Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara             Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)     tetap menjalankan fungsi, tugas, dan         wewenangnya, sampai Komisi Pemberantasan    Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya       berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

 

 

Pasal 71

(1)  Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27       Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang   Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran          Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor    140, Tambahan Lembaran Negara Republik           Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah

      dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001         tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor             31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak      Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik       Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan         Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor      4150) dinyatakan tidak berlaku;

(2)  Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi       menjalankan tugas dan wewenangnya     sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ketentuan     mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana         dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal             19 dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 28          Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang             Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan           Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia           Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran          Negara Republik Indonesia Nomor 3851),           dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2002

SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 137

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II,

Ttd.

Edy Sudibyo

 

 

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I.    UMUM

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif,

efektif, profesional serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut

tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang.

Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut di atas. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :

a.   melibatkan aparat penegak hukum,        penyelenggara negara, dan orang lain yang        ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi        yang dilakukan oleh aparat penegak hukum        atau penyelenggara negara;

b.   mendapat perhatian yang meresahkan    masyarakat; dan/atau

c.   menyangkut kerugian negara paling sedikit         Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan pengaturan dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

1)   dapat menyusun jaringan kerja (networking)        yang kuat dan memperlakukan institusi yang      telah ada sebagai “counterpartner” yang          kondusif sehingga pemberantasan korupsi         dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;

2)   tidak memonopoli tugas dan wewenang             penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;

3)   berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan    institusi yang telah ada dalam pemberantasan

      korupsi (trigger mechanism);

4)   berfungsi untuk melakukan supervisi dan            memantau institusi yang telah ada, dan dalam

      keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas      dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan     penuntutan (superbody) yang sedang    dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau    kejaksaan.

Selain itu, dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung oleh

ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:

1)   ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31       Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak         Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah   dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun           2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang       Nomor 31 Tahun 1999 tentang    Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang      memuat perluasan alat bukti yang sah serta        ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;

2)   ketentuan tentang wewenang Komisi      Pemberantasan Korupsi yang dapat       melakukan tugas penyelidikan, penyidikan,             dan penuntutan terhadap penyelenggara             negara, tanpa ada hambatan prosedur karena       statusnya selaku pejabat negara;

3)   ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik   dan menyampaikan laporan secara terbuka        kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan      Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan       Badan Pemeriksa Keuangan;

4)   ketentuan mengenai pemberatan ancaman          pidana pokok terhadap Anggota Komisi atau     pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi       yang melakukan korupsi; dan

5)   ketentuan mengenai pemberhentian tanpa           syarat kepada Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan ketentuan ini maka persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, selain dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan harus melalui uji kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Di samping itu untuk menjamin perkuatan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengangkat Tim Penasihat yang berasal dari berbagai bidang kepakaran yang bertugas memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Komisi Pemberantasan

Korupsi. Sedang mengenai aspek kelembagaan, ketentuan mengenai struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat ikut berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, serta pelaksanaan program kampanye publik dapat dilakukan secara sistematis dan konsisten, sehingga kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diawasi oleh masyarakat luas.

Untuk mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat luas dan berat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi perlu didukung oleh sumber keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, dan jika dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (lex specialis). Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus

perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Demikian pula dalam proses pemeriksaan baik di tingkat banding maupun tingkat kasasi juga dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Untuk menjamin kepastian hukum, pada tiap tingkat pemeriksaan ditentukan jangka waktu secara tegas.

Untuk mewujudkan asas proporsionalitas, dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai ketentuan rehabilitasi dan kompensasi dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tugas dan wewenangnya bertentangan dengan Undang-Undang ini atau hukum yang berlaku.

II.   PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

a.   “kepastian hukum” adalah asas dalam negara           hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan        dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan  wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

b.   “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri          terhadap hak masyarakat untuk memperoleh       informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif         tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi   dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

c.   “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan            bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan   Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat      dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau            rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi       negara sesuai dengan peraturan perundang-       undangan yang berlaku;

d.   “kepentingan umum” adalah asas yang         mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara            yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

e.   “proporsionalitas” adalah asas yang             mengutamakan keseimbangan antara tugas,       wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban   Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Pasal 7

Cukup jelas

 

 

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan maka tersangka tersebut tetap dapat ditempatkan dalam tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka di Rumah Tahanan tersebut. Lihat pula penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf i.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

 

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara”, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah orang perorangan atau korporasi.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh penyelidik, penyidik, atau penuntut atau untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Permintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menerima penempatan tahanan tersebut dalam Rumah Tahanan.

Pasal 13

Cukup jelas

 

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan”, dalam ketentuan ini melingkupi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 16

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bekerja secara kolektif” adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “jabatan lainnya” misalnya komisaris atau direksi, baik pada Badan Usaha Milik Negara atau swasta.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “profesinya”, misalnya advokat, akuntan publik, atau dokter.

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah masyarakat dapat mengikuti proses dan mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” dalam ketentuan ini antara lain, kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud “lembaga penegak hukum negara lain”, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan-badan khusus lain dari negara asing yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prosedur khusus” adalah kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

 

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara bersamaan” adalah dihitung berdasarkan hari dan tanggal yang sama dimulainya penyidikan.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menetapkan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Ketua Mahkamah Agung dapat menyeleksi hakim yang bertugas pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan ini maka pemilihan calon hakim yang akan ditetapkan dan yang akan diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjadi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dilakukan secara transparan dan partisipatif. Pengumuman dapat

dilakukan baik melalui media cetak maupun elektronik guna mendapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan untuk pemeriksaan kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “biaya” termasuk juga biaya untuk pembayaran rehabilitasi dan kompensasi.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

 

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4250

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.