Lebih Baik Dibenci Dengan Kejujuran Dari Pada Harus Dicintai Dengan Kebohongan

UU No.12 Tahun 2008 (PEMDA)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar

mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan,

keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang

demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan

keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah

daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap

warga negara yang memenuhi persyaratan;

c. bahwa dalam penyelenggaraan  pemilihan  kepala

pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah telah terjadi perubahan, terutama setelah putusan

Mahkamah Konstitusi tentang calon perseorangan;

d. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah belum diatur mengenai

pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang

menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia,

mengundurkan diri, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus

dalam masa jabatannya;

e. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah belum diatur mengenai

pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang

meninggal dunia, berhenti, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus

dalam masa jabatannya;

f. bahwa . . . – 2 -

f. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

daerah, perlu adanya pengaturan untuk mengintegrasikan

jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sehingga

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah perlu diubah;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a,  huruf b,  huruf c,  huruf d,  huruf e, dan

huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, Pasal  27 ayat (1), dan Pasal 28D

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA  ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal I . . . – 3 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 ditambah 4 (empat) ayat, yakni

ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 26

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)  Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan

pemerintahan daerah;

b. membantu kepala daerah dalam

mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di

daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan

hasil pengawasan aparat pengawasan,

melaksanakan pemberdayaan perempuan dan

pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan

pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;

c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan

pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil

kepala daerah provinsi;

d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan

dan/atau desa bagi wakil kepala daerah

kabupaten/kota;

e. memberikan saran dan pertimbangan kepada

kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan daerah;

f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan

lainnya yang diberikan oleh  kepala daerah; dan

g.  melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah

apabila kepala daerah berhalangan.

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab

kepada kepala daerah.

(3) Wakil . . . – 4 -

(3)  Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah

sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah

meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak

dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam)

bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya.

(4) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

berasal dari partai politik atau gabungan partai politik

dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas)

bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua)

orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul

partai politik atau gabungan partai politik yang

pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala

daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh

Rapat Paripurna DPRD.

(5)  Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

berasal dari calon perseorangan dan masa jabatannya

masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih,

kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil

kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna

DPRD.

(6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala

daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan

partai politik karena meninggal dunia, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terusmenerus dalam masa jabatannya dan masa

jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan

atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang

calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai

politik atau gabungan partai politik yang pasangan

calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan

wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat

Paripurna DPRD.

(7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala

daerah yang berasal dari calon perseorangan karena

meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak

dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam)

bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya

dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas)

bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua)

orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh

Rapat Paripurna DPRD.

2. Ketentuan . . . – 5 -

2.  Ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf i dihapus dan

penjelasan huruf e diubah sebagaimana tercantum dalam

penjelasan, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)  DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

a.  membentuk Perda yang dibahas dengan kepala

daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;

b.  membahas dan menyetujui rancangan Perda

tentang APBD bersama dengan kepala daerah;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya,

peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan

pemerintah daerah dalam melaksanakan program

pembangunan daerah, dan kerja sama

internasional di daerah;

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian

kepala daerah/wakil kepala daerah kepada

Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD

Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui

Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;

e.  memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi

kekosongan jabatan wakil kepala daerah;

f.  memberikan pendapat dan pertimbangan kepada

pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian

internasional di daerah;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja

sama internasional yang dilakukan oleh

pemerintah daerah;

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban

kepala daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan;

i. dihapus;

j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU

provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dalam

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;

k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja

sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang

membebani masyarakat dan daerah.

(2) Selain . . . – 6 -

(2)  Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), DPRD melaksanakan tugas dan

wewenang lain yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

3.  Ketentuan Pasal 56 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 56

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam

satu pasangan calon yang dilaksanakan secara

demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil.

(2)  Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)

diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik,

atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah

orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana

ketentuan dalam Undang-Undang ini.

4.  Ketentuan Pasal 58 huruf d dan huruf f diubah,  huruf l

dihapus serta ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf  q,

sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal  58

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah

warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17

Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik

Indonesia serta Pemerintah;

c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan

tingkat atas dan/atau sederajat;

d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun

bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia

sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi

calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil

walikota;

e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil

pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

f. tidak . . . – 7 -

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

lebih;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap;

h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di

daerahnya;

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia

untuk diumumkan;

j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara

perseorangan dan/atau secara badan hukum yang

menjadi tanggung jawabnya yang merugikan

keuangan negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap;

l. dihapus;

m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi

yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai

bukti pembayaran pajak;

n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang

memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan

serta keluarga kandung, suami atau istri;

o.  belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau

wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan

dalam jabatan yang sama;

p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah;

dan

q. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala

daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih

menduduki jabatannya.

5.  Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah, di antara ayat (2) dan

ayat (3) disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b),

ayat (2c), ayat (2d), dan ayat (2e), ayat (3) dihapus, di

antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat,  yakni

ayat (4a), dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan

2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga

Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59 . . . – 8 -

Pasal 59

(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

daerah adalah:

a.  pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik

atau gabungan partai politik.

b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh

sejumlah orang.

(2)  Partai politik atau gabungan partai politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat

mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi

persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima

belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau  15%  (lima

belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah

dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang

bersangkutan.

(2a) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai

pasangan calon gubernur/wakil gubernur apabila

memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan

2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung

sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima

persen);

b.  provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari

2.000.000 (dua juta) sampai dengan

6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung

sekurang-kurangnya 5% (lima persen);

c.  provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari

6.000.000 (enam juta) sampai dengan

12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung

sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan

d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari

12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung

sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

(2b) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai

pasangan calon bupati/wakil bupati atau

walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat

dukungan dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota . . . – 9 -

a.  kabupaten/kota   dengan   jumlah   penduduk

sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh

ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya

6,5% (enam koma lima persen);

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih

dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai

dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus

didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih

dari 500.000 (lima  ratus ribu) sampai dengan

1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung

sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih

dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung

sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

(2c)  Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 ayat (2a) tersebar di lebih dari 50% (lima

puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi

dimaksud.

(2d)  Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 ayat (2b) tersebar di lebih dari 50% (lima

puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota

dimaksud.

(2e)  Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan

ayat (2b) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang

disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(3) Dihapus.

(4)  Dalam  proses  penetapan  pasangan calon, partai

politik atau gabungan partai  politik memperhatikan

pendapat dan tanggapan  masyarakat.

(4a)  Dalam proses penetapan pasangan  calon

perseorangan, KPU provinsi dan/atau KPU

kabupaten/kota memperhatikan pendapat dan

tanggapan masyarakat.

(5) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat

mendaftarkan calon partai politik, wajib

menyerahkan:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh

pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik

yang bergabung;

b. kesepakatan . . . – 10 -

b. kesepakatan tertulis antarpartai politik yang

bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;

c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan

atas pasangan yang dicalonkan yang

ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau

para pimpinan partai politik yang bergabung;

d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan

sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah secara berpasangan;

e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri

sebagai pasangan calon;

f. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri

dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah

atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan

negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri

sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

h.  surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi

pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan

menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah

kerjanya;

i.  surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi

anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan

diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah;

j.  kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan

wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58; dan

k.  visi, misi, dan program dari pasangan calon secara

tertulis.

(5a) Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib

menyerahkan:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh

pasangan calon perseorangan;

b.  berkas   dukungan   dalam   bentuk  pernyataan

dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu

Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda

penduduk;

c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri

sebagai pasangan calon;

d. surat . . . – 11 -

d. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri

dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah

atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

e. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan

negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri

sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f. surat pernyataan nonaktif dari jabatannya bagi

pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan

menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di daerah wilayah kerjanya;

g. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi

anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan

diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah;

h.  kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan

wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58; dan

i.  visi, misi, dan program dari pasangan calon secara

tertulis.

(5b) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a)

huruf b hanya diberikan kepada satu pasangan calon

perseorangan.

(6)    Partai politik atau gabungan partai politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat

mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan

calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai

politik atau gabungan partai politik lainnya.

(7) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari

terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan

calon.

6. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 59A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

(1) Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon

perseorangan untuk pemilihan gubernur/wakil

gubernur dilakukan oleh KPU provinsi yang dibantu

oleh KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS.

(2) Verifikasi . . . – 12 -

(2) Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon

perseorangan untuk pemilihan bupati/wakil bupati

dan walikota/wakil walikota dilakukan oleh KPU

kabupaten/kota yang dibantu oleh PPK dan PPS.

(3) Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan

bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota

menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk

dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu)

hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon

dimulai.

(4) Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan

gubernur/wakil gubernur menyerahkan daftar

dukungan  kepada PPS untuk dilakukan verifikasi

paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum

waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari

sejak dokumen dukungan bakal pasangan calon

perseorangan diserahkan.

(6) Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan

dalam berita acara, yang selanjutnya diteruskan

kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan

kepada bakal pasangan calon.

(7) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah

dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari

adanya seseorang yang memberikan dukungan

kepada lebih dari satu bakal pasangan calon dan

adanya informasi manipulasi dukungan yang

dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.

(8) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya

diteruskan kepada KPU kabupaten/kota dan salinan

hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada

bakal pasangan calon.

(9) Dalam pemilihan bupati/wakil bupati dan

walikota/wakil walikota, salinan hasil verifikasi dan

rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dipergunakan oleh bakal pasangan calon dari

perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan

dukungan pencalonan.

(10) KPU . . . – 13 -

(10) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi dan

rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon

untuk menghindari adanya seseorang yang

memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal

pasangan calon dan adanya informasi manipulasi

dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh)

hari.

(11) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya

diteruskan kepada KPU provinsi dan salinan hasil

verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal

pasangan calon untuk dipergunakan sebagai bukti

pemenuhan persyaratan jumlah dukungan untuk

pencalonan pemilihan gubernur/wakil gubernur.

7.  Ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diubah,

dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat,

yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), serta ditambah

1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 60 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya

dengan melakukan klarifikasi kepada instansi

pemerintah yang berwenang dan menerima masukan

dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan

calon.

(2)   Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberitahukan secara tertulis kepada calon partai

politik dengan tembusan pimpinan partai politik,

gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon

perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari

terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran.

(3)  Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan

partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak

karena tidak memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 ayat (5),

partai politik atau gabungan partai politik yang

mengajukan calon diberi kesempatan untuk

melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan

beserta . . . – 14 -

beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan

calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat

pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU

provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota.

(3a)  Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5a)

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf  g,

huruf h, dan huruf i, calon perseorangan diberi

kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki

surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon

paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan

hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi

dan/atau KPU kabupaten/kota.

(3b)  Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf a, calon

perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi

dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta

persyaratan pasangan calon paling lama 14 (empat

belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian

persyaratan oleh KPU provinsi dan/atau KPU

kabupaten/kota.

(3c)  Apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU provinsi

dan/atau KPU kabupaten/kota karena tidak

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58 atau Pasal 59 ayat (5a), pasangan calon tidak

dapat mencalonkan kembali.

(4)  KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota

melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan

dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b)

sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut

paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan

partai politik atau gabungan partai politik yang

mengusulkannya atau calon perseorangan.

(5) Apabila hasil penelitian berkas calon sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat dan

ditolak oleh KPU provinsi dan/atau KPU

kabupaten/kota, partai politik, gabungan partai

politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi

mengajukan calon.

(6)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian

persyaratan administrasi pasangan calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

peraturan KPU.

8. Ketentuan . . . – 15 -

8.   Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah, dan di antara ayat (1)

dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a),

ayat (1b), dan ayat (1c), serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni

ayat (3), sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang

menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta

pasangan calon atau salah seorang dari pasangan

calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak

ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi

dan/atau KPU kabupaten/kota.

(1a)  Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di

antaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak

ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi

dan/atau KPU kabupaten/kota.

(1b) Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di

antaranya yang mengundurkan diri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1a) dikenai sanksi tidak dapat

mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai

politik/gabungan partai politik sebagai calon kepala

daerah/wakil kepala daerah untuk selamanya di

seluruh wilayah Republik Indonesia.

(1c) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah

seorang di antaranya mengundurkan diri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) setelah

ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon sehingga

tinggal 1 (satu) pasang calon, pasangan calon tersebut

dikenai sanksi sebagaimana diatur pada ayat (1b) dan

denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar

rupiah).

(2) Apabila partai politik atau gabungan partai politik

menarik calonnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), partai politik atau gabungan partai

politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan

calon pengganti.

(3) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah

seorang di antaranya mengundurkan diri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), pasangan

calon perseorangan dimaksud dinyatakan gugur dan

tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.

9. Ketentuan . . . – 16 -

9.    Ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan di

antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni

ayat (1a) dan ayat (1b), serta ditambah 4 (empat) ayat,

yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga

Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon

meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada

saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau

gabungan partai politik yang pasangan calonnya

meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon

pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan

calon meninggal dunia.

(1a) KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota

melakukan penelitian persyaratan administrasi

pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan menetapkannya paling lama

4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.

(1b)  Dalam hal salah seorang dari atau pasangan calon

meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada

saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah

pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU

provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota membuka

kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon

paling lama 10 (sepuluh) hari.

(2) Dalam  hal salah satu calon atau pasangan calon

meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye

sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat

2   (dua)   pasangan   calon   atau   lebih,   tahapan

pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang

meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan

gugur.

(3) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai

politik atau gabungan partai politik meninggal dunia

pada saat dimulainya kampanye sampai hari

pemungutan suara, calon kurang dari 2 (dua)

pasangan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala

daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lama

60 (enam puluh) hari.

(4) Partai . . . – 17 -

(4) Partai politik atau gabungan partai politik yang

pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) mengusulkan pasangan calon

pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan

calon meninggal dunia.

(5) KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota

melakukan penelitian persyaratan administrasi

usulan pasangan calon pengganti sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan menetapkannya paling

lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak

pendaftaran pasangan calon pengganti.

(6) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon

perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya

kampanye sampai dengan hari pemungutan suara

sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua)

pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala

daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lama

60 (enam puluh) hari.

(7) KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota

membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan

calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

10.  Ketentuan Pasal 64 ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu)

ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 64

(1)   Dalam hal salah seorang atau pasangan calon

berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran

pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara

putaran kedua, tahapan pelaksanaan pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling

lama 30 (tiga puluh) hari.

(2) Partai politik atau gabungan partai politik yang

pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan

pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari

sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan KPU provinsi dan/atau

KPU kabupaten/kota melakukan penelitian

persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan

calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung

sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.

(3) Dalam . . . – 18 -

(3) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon

perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya

pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah

pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU

provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota menetapkan

pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga

pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk

putaran kedua.

11. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 75

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir

3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

(3)   Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk

oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau

gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh

pasangan calon perseorangan.

(4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

didaftarkan ke KPU provinsi dan/atau KPU

kabupaten/kota bersamaan dengan pendaftaran

pasangan calon.

(5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara bersama-sama atau secara  terpisah

oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye.

(6) Penanggung jawab kampanye adalah  pasangan

calon, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan

oleh tim kampanye.

(7) Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di

provinsi, kabupaten/kota bagi pasangan calon

gubernur dan wakil gubernur dan kabupaten/kota

dan kecamatan bagi pasangan calon bupati/wakil

bupati dan walikota/wakil walikota.

(8) Dalam kampanye, rakyat mempunyai  kebebasan

untuk menghadiri kampanye.

(9) Jadwal . . . – 19 -

(9) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU

provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dengan

memperhatikan usul dari pasangan calon.

12. Ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga

Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

(1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh

persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan

calon terpilih.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan

wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari

30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah,

pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar

dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

(3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara

terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat

lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya

sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan

berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai

30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah,

dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh

pemenang pertama dan pemenang kedua.

(5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua

pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan

putaran kedua.

(6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) diperoleh oleh tiga pasangan calon atau

lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua

dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang

lebih luas.

(7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon,

penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah

perolehan suara yang lebih luas.

(8) Pasangan . . . – 20 -

(8) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua

dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

13.  Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 108 disisipkan 1 (satu)

ayat, yakni ayat (5a), sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 108

(1)    Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih

berhalangan tetap, calon kepala daerah terpilih

dilantik menjadi kepala daerah.

(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada

DPRD untuk dipilih.

(3) Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan

tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik

menjadi kepala daerah.

(4) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada

DPRD untuk dipilih.

(5)  Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap,

partai politik, gabungan partai politik yang pasangan

calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua

mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk

dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah

selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh)

hari.

(5a)  Dalam hal pasangan calon terpilih dari calon

perseorangan berhalangan tetap, pasangan calon yang

meraih suara terbanyak kedua dan ketiga diusulkan

KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota kepada

DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil

kepala daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(6) Untuk memilih wakil kepala daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), pemilihannya

dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam

puluh) hari.

14.  Ketentuan Pasal 115 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni

ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), sehingga Pasal 115 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 115 . . . – 21 -

Pasal 115

(1)  Setiap orang yang dengan sengaja memberikan

keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri

atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan

untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling

lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(2)   Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang

lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang

kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan,

diancam dengan pidana penjara paling singkat

12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan dan denda paling sedikit

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling

banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta

rupiah).

(3)   Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat

yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang

ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan

dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang

lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak

dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling

singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama

72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan

paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta

rupiah).

(4)   Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui

bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan,

menggunakannya, atau menyuruh orang lain

menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan

pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam)

bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan

dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh

enam juta rupiah) dan paling banyak

Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(5)   Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan

ancaman kekuasaan yang ada padanya saat

pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang

untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan

kepala daerah menurut Undang-Undang  ini, diancam

dengan . . . – 22 -

dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas)

bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan

denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta

rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga

puluh enam juta rupiah).

(6)   Setiap orang yang dengan sengaja memberikan

keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat

palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang

suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan  untuk

menjadi pasangan calon kepala daerah/wakil kepala

daerah, diancam dengan pidana penjara paling

singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama

72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan

paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta

rupiah).

(7)  Setiap orang yang dengan sengaja memberikan

keterangan yang tidak benar atau menggunakan

identitas diri palsu untuk mendukung bakal pasangan

calon perseorangan kepala daerah dan wakil kepala

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

diancam dengan pidana penjara paling singkat

12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh

enam) bulan dan denda paling sedikit

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling

banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta

rupiah).

(8) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU

kabupaten/kota, dan anggota KPU provinsi yang

dengan sengaja memalsukan daftar dukungan

terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana

penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan

paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda

paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta

rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh

puluh dua juta rupiah).

(9) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU

kabupaten/kota, dan anggota KPU provinsi yang

dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan

rekapitulasi terhadap calon perseorangan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,

diancam dengan pidana penjara paling singkat

36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh

puluh . . . – 23 -

puluh dua) bulan dan denda paling sedikit

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan

paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta

rupiah).

15.   Ketentuan Pasal 233 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah, dan

ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 233

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 233

(1) Dihapus.

(2) Pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah

dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya

berakhir pada bulan November 2008 sampai dengan

bulan Juli 2009 diselenggarakan berdasarkan

Undang-Undang ini paling lama pada bulan

Oktober 2008.

(3) Dalam hal terjadi pemilihan kepala daerah putaran

kedua, pemungutan suara diselenggarakan paling

lama pada bulan Desember 2008.

16. Ketentuan Pasal 235 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat,

yakni ayat (2), sehingga Pasal 235 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 235

(1) Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan

wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta

walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang

sama yang berakhir masa jabatannya pada

tahun 2008 sampai dengan Juli 2009 dapat

diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama.

(2) Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan

wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta

walikota dan wakil walikota  dalam satu daerah yang

sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun

waktu 90 (sembilan puluh) hari, setelah bulan Juli

2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang

sama.

17. Di . . . – 24 -

17. Di antara Pasal 236 dan Pasal 237 disisipkan 3  (tiga)

pasal, yakni Pasal 236A, Pasal 236B, dan Pasal 236C, yang

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 236A

Dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan

wakil kepala daerah akan berlangsung sebelum

terbentuknya panitia pengawas pemilihan oleh Badan

Pengawas Pemilu, DPRD berwenang membentuk panitia

pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

daerah.

Pasal 236B

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, kepala

daerah/wakil kepala daerah yang sudah terdaftar sebagai

calon kepala daerah/wakil kepala daerah tidak

mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal 236C

Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah

Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama

18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini

diundangkan.

18. Di antara Pasal 239 dan Pasal 240 disisipkan 1(satu)

pasal, yakni Pasal 239A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal  239A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang

bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . . – 25 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 28 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu SetiawanPENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN  2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah

provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang

masing-masing sebagai daerah otonom. Sebagai daerah otonom, daerah

provinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang

melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintah Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah Kepala

Pemerintah Daerah baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, yang

merupakan eksekutif di daerah, sedangkan DPRD baik  di daerah provinsi

maupun daerah kabupaten/kota merupakan lembaga legislatif daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip

demokrasi. Sesuai  dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala daerah dipilih

secara demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh

partai politik atau gabungan partai politik.

Berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel

sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah perlu dilakukan secara lebih terbuka  dengan melibatkan

partisipasi masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemilihan kepala

daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan

perubahan dengan memberikan kesempatan bagi calon perseorangan untuk

ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

II. PASAL . . . – 2 -

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan instansi vertikal di daerah dalam

huruf b ini adalah perangkat departemen dan/atau

lembaga pemerintah non departemen yang mengurus

urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada

daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka

dekonsentrasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . . – 3 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membentuk” dalam ketentuan

ini adalah termasuk pengajuan Rancangan Perda

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2004.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ”perjanjian internasional” dalam

ketentuan ini adalah perjanjian antar Pemerintah dengan

pihak luar negeri yang terkait dengan kepentingan

daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ”kerja sama internasional” dalam

ketentuan ini adalah kerja sama daerah dengan pihak

luar negeri yang meliputi kerja sama Kabupaten/Kota

”kembar”, kerja sama teknik termasuk bantuan

kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah,

kerja sama penyertaan modal dan kerja sama lainnya

sesuai dengan peraturan perundangan.

Huruf h . . .- 4 -

Huruf h

Yang dimaksud dengan ”laporan keterangan

pertanggungjawaban” dalam ketentuan ini adalah

laporan yang disampaikan oleh kepala daerah setiap

tahun dalam sidang Paripurna DPRD yang berkaitan

dengan penyelenggaraan tugas otonomi dan tugas

pembantuan.

Huruf i

Dihapus.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”tugas dan wewenang” sebagaimana

yang diatur pada ayat (2) antara lain Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Angka 3

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 58

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam

arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan “setia” dalam ketentuan ini adalah

tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah

melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan

kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak

pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

- Yang . . . – 5 -

- Yang dimaksud dengan “setia kepada pemerintah” dalam

ketentuan ini adalah yang mengakui pemerintah yang sah

menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sekolah lanjutan tingkat atas

dan/atau sederajat” dalam ketentuan ini dibuktikan  dengan

surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh instansi yang

berwenang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Ketentuan ini tidak dimaksudkan harus dengan memiliki

Kartu Tanda Penduduk daerah yang bersangkutan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Dihapus.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p . . . – 6 -

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Pengunduran diri dari jabatannya  berlaku bagi:

a. kepala daerah yang akan mencalonkan diri atau

dicalonkan menjadi kepala daerah di daerah sendiri atau

di daerah lain;

b. wakil kepala daerah yang akan mencalonkan diri atau

dicalonkan menjadi kepala daerah di daerah sendiri atau

di daerah lain;

c. wakil kepala daerah yang akan mencalonkan diri atau

dicalonkan menjadi wakil kepala daerah di daerah

sendiri atau di daerah lain;

d. bupati atau walikota yang akan mencalonkan diri atau

dicalonkan menjadi gubernur atau wakil gubernur; dan

e. wakil bupati atau wakil walikota yang akan mencalonkan

diri atau dicalonkan menjadi gubernur atau wakil

gubernur.

Pengunduran diri gubernur dan wakil gubernur dibuktikan

dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri

yang tidak dapat ditarik kembali disertai dengan surat

persetujuan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden,

sedangkan keputusan Presiden tentang pemberhentian yang

bersangkutan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah

disampaikan kepada KPU provinsi selambat-lambatnya

pada saat ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil

gubernur.

Pengunduran diri bupati/wakil bupati dan walikota/wakil

walikota dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan

pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali disertai

dengan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri, sedangkan

keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian

yang bersangkutan sebagai kepala daerah/wakil kepala

daerah disampaikan kepada KPU kabupaten/kota selambatlambatnya pada saat ditetapkan sebagai calon bupati/wakil

bupati dan walikota/wakil walikota.

Angka 5 . . . – 7 -

Angka 5

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasangan calon” adalah calon

kepala daerah dan wakil kepala daerah secara

berpasangan sebagai satu kesatuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pasangan calon” adalah calon

kepala daerah dan wakil kepala daerah secara

berpasangan sebagai satu kesatuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Cukup jelas.

Ayat (2c)

Cukup jelas.

Ayat (2d)

Cukup jelas.

Ayat (2e)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah

ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan

lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan

anggaran . . . – 8 -

anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik

yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah

pencalonannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (5a)

Cukup jelas.

Ayat (5b)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 6 . . . – 9 -

Angka 6

Pasal 59A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “verifikasi” adalah penelitian

keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu

tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk,

pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya

pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya

pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di

wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung

yang tidak mempunyai hak pilih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Hasil verifikasi mencantumkan jumlah dukungan yang

memenuhi persyaratan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 7 . . . – 10 -

Angka 7

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 75

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan peroleh suara yang lebih luas adalah

pasangan calon yang unggul di lebih banyak jumlah

kabupaten/kota untuk calon Gubernur dan wakil Gubernur,

pasangan calon yang unggul di lebih banyak jumlah

kecamatan untuk calon Bupati dan wakil Bupati, Walikota

dan wakil Walikota.

-  Apabila diperoleh persebaran yang sama pada tingkat

kabupaten/kota untuk Gubernur dan wakil Gubernur,

pasangan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran

tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan seterusnya.  Hal

yang sama berlaku untuk penetapan pasangan calon Bupati

dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota.

Ayat (4) . . . – 11 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Calon yang diajukan untuk dipilih oleh DPRD dalam

ketentuan ini harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam

Undang-Undang ini.

Ayat (5a)

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah meninggal

dunia, sakit permanen yang mengakibatkan baik fisik

maupun mental tidak berfungsi secara normal yang

dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang,

dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 14 . . . – 12 -

Angka 14

Pasal 115

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 233

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 235

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 236A

Cukup jelas.

Pasal 236B

Cukup jelas.

Pasal 236C

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 239A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4844

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.